Projo Sumsel: Harusnya BPK RI periksa PT PRA terkait dugaan korupsi gas Jambi Merang

  • Whatsapp
banner 468x60

Palembang, (Pelita Sumatera) – Audit investigative BPK RI terkait potensi Kerugian Negara pada penjualan Gas Bagian negara di KKS Jambi Merang sudah 1 tahun tapi belum tuntas. September 2019 sampai Oktober 2020 terkesan belum ditemukan kerugian negara.

 

Read More

banner 300250

Mungkin saja adanya keterkaitan dengan keluarga petinggi negara maka proses pengauditan berjalan lamban, menurut Ketua DPD PROJO Sumsel. Para pegiat anti korupsi khawatir dengan lambannya proses pengauditan kerugian negara dan juga khawatir dengan kualitas hasil audit.

 

Kekhawatiran ini terkait dengan penjualan saham PT PDPDE Gas milik PT DKLN ke PT Panji Raya  Alamindo anak usaha PT Rukun Raharja. PT Panji Raya Alamindo (PRA) mengakuisisi 51% saham PT PDPDE Gas pada Oktober 2012.

 

PT Panji Raya Alamindo (PRA) anak usaha PT Rukun Raharja (RAJA) menjadi pemilik saham terbesar dan PT PDPDE gas menjadi anak usaha PT Rukun Raharja. Deviden saham terbesar dari keuntungan penjualan gas bagian negara Jambi Merang di terima PT PRA termasuk menjadi pengendali usaha perusahaan.

 

“Lalu bagaimana BPK RI akan melakukan audit investigasi bila ada keterkaitan dengan keluarga penguasa NKRI. Keuntungan penjualan gas KKS Jambi Merang merupakan potensi kerugian negara karena perjanjian JV PDPDE dengan PT DKLN diduga menguntungkan pihak swasta dan berpotensi merugikan keuangan negara”, kata Feri Yandi Selaku Ketua DPD Projo Sumsel.

 

Patut di apresiasi semangat pemberantasan korupsi oleh Kejati Sumsel. “Namun sayangnya terkesan tidak didukung oleh auditor handal BPK RI, terlalu lamban dan menjemukan,” Tambah Feri Yandi.

 

“Tiada kata terlambat untuk bertindak benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pisahkan sprindik terkait PT PRA dengan audit investigative yang sama,” Ujar Feri.

 

“Jabatan itu hanya sementara namun kebenaran itu mutlak dan DPD Projo Sumsel akan selalu mendukung pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya,” Tegas Feri Yandi.

 

Potensi kerugian negara pada penjualan gas bagian negara KKS Jambi Merang yang di kelola JOB Pertamina Hulu Energi, Talisman dan Pacipic Oil diduga lebih dari Rp. 500 milyar. Namun jumlah pastinya kerugian negara tergantung hasil audit investigative BPK RI, “Riel atau negoisasi”. (FeriProjo)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *