Kasus Dana Hibah Prov Sumsel 2013 Sebesar Rp 821 Milyar Kembali Di Pertanyakan

  • Whatsapp
banner 468x60

Palembang (Pelita Sumatera) Ketua Umum Lemabaga Pemantau Korupsi – Nasional  (LPK-N SUMSEL) Feriyandi kembali mempertanyakan temuan BPK RI tahun 2013 dimana disebutkan bahwa Realisasi Belanja Hibah Sebesar Rp.821.939.561.916,00 Belum  Dipertanggungjawabkan, Selasa (27/4/21) di Palembang.

Menurut Feri dirinya hanya mengingatkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan melalui BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada TA 2013, telah menganggarkan Belanja Hibah sebesar  Rp 2.118.889.843.100,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 2.031.305.991.844,00 atau  sebesar 95,87% dari anggaran. Rincian realisasi belanja hibah sebesar  Rp 2.031.305.991.844,00

Read More

banner 300250

Belanja Hibah tersebut diantaranya ada Lembaga/Organisasi Pemerintah Rp 1.797.910.481.607,00 ,Hibah Kepada Organisasi Keagamaan Rp. 38.868.654.192,00, Hibah Kepada Organisasi Wartawan Rp.15.164.475.000,00, Hibah Kepada Organisasi kemasyarakat Rp.32.822.732.545,00  dan Hibah Aspirasi Rp.146.539.648.500,00.

Dari realisasi Belanja Hibah sebesar Rp 2.031.305.991.844,00, termasuk di  dalamnya realisasi dana BOS sebesar Rp 776.856.377.500,00, Sekolah Swasta sebesar Rp 165.972.265.500,00, BOP dan Insentif Guru Non PNS SLB Swasta sebesar Rp.1.883.408.000,00 dan Guru Honor TK sebesar Rp.5.504.562.000,00. Dana BOS dan Sekolah Swasta langsung ditransfer ke masing-masing rekening sekolah, sedangkan Insentif Guru Non PNS SLB Swasta dan Guru Honor TK langsung ditransfer ke masing[1]masing guru yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban atas keempat kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehingga, belanja hibah yang harus dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah kepada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di luar keempat kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp 1.081.089.378.844,00.

Pengujian atas penyampaian laporan pertanggungjawaban dari masing-masing  penerima hibah, menunjukkan bahwa sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 19 Mei  2014, terdapat belanja hibah sebesar Rp 821.939.561.916,00 yang belum dipertanggungjawabkan

Diantaranya Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera  Selatan Rp 253.000.702.391,00 dan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  Provinsi Sumatera Selatan Sebesar Rp 232.328.030.000,00 Belum Dipertanggungjawabkan.

Dari realisasi Belanja Hibah Lembaga/Organisasi Pemerintah sebesar  Rp 1.797.910.481.607,00, terdapat realisasi sebesar Rp 253.000.702.391,00 kepada  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan dan sebesar Rp 232.328.030.000,00 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi  Sumatera Selatan.

Pemberian hibah kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) Nomor 900/00155/BPKAD-II/2013 dan Nomor 18/KPU-Prov-006/I/2013 tanggal 22 Januari 2013, yang kemudian diaddendum sebanyak tiga kali dengan addendum terakhir Nomor 900/04159/BPKAD-II/2013 dan Nomor 109/SPK/KPU.Prov-006/XI/2013 tanggal 27 November 2013.

Pemberian hibah kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada NPHD Nomor 900/00298/BPKAD-II/2013 dan Nomor 09/BAWASLU/SUMSEL/2013 tanggal 06 Februari 2013, yang kemudian diaddendum sebanyak tiga kali dengan addendum terakhir Nomor 900/02996/BPKAD-II/2013 dan Nomor 283/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 23 Agustus 2013.

Berdasarkan pernyataan dari Kepala BPKAD selaku PPKD diketahui bahwa sampai dengan tanggal 16 Mei 2014, pihak KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui PPKD.

Selanjutnya Belanja Hibah Sebesar Rp 336.610.829.525,00 Belum Dipertanggungjawabkan  oleh Para Penerima Hibah, Pengujian atas sisa belanja hibah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak ketiga di luar hibah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebesar  Rp 595.760.646.453,00 (Rp 1.081.089.378.844,00 – Rp 485.328.732.391,00), menunjukkan bahwa terdapat belanja hibah sebesar Rp 336.610.829.525,00 yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu Feri melalui lembaganya akan mempertanyakan dan berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap pertanggungjawaban hibah yang dimaksud.

“ dalam waktu dekat kita melalui lembaga akan berkoordinasi ke instansi terkait atas pertanggungjawaban dana hibah yang cukup besar ini, apakah sudah dipertanggungjawabkan atau belum oleh masing –masing penerima Hibah,” Tegas Feri (Mas)

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *