Tomas Sumsel Dukung Langkah Ketua KPK Firli Bahuri Lakukan TWK

  • Whatsapp
banner 468x60

Palembang, (Pelitasumatera) Baru –Baru ini Presiden Joko Widodo angkat suara mengenai hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya terdapat 75 orang yang dinyatakan tidak lulus tes tersebut. Jokowi meminta hasil TWK itu tak dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai.

Read More

banner 300250

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ujar Jokowi dalam keterangan resmi, Senin (17/5).

Sebelumnya TWK dilakukan untuk pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jokowi menyebut kekurangan bagi pegawai yang tidak lolos tes dapat diperbaiki. Oleh karena itu. perlu dilakukan rancangan program sebagai tindak lanjut dari hasil tes tersebut.

“Saya minta kepada para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN RB dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi program 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes,” terang Jokowi.

Peralihan status pegawai disebut Jokowi tak boleh merugikan hak pegawai KPK. Hal itu sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian.

Hal tersebut ditanggapi beragam dari berbagai kalangan khususnya Tokoh Masyarakat Sumsel, H. Hidayat Comsu. SE, menurut dia langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawah kepempinan Firli Bahuri merupakan langkah cerdas sebab penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), komisi antirasuah bukan sebagai penyelenggara.

Dirinya yakin sebagaimana yang diucapkan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan asesmen TWK diselanggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menurut Ali, dalam tes tersebut BKN melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Kami yakin semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut,” Jelas Comsu,Rabu (19/ Mei 2021) di Palembang.

” Saya memiliki keyakinan bahwa KPK juga menerima masukan dari publik yang mempertanyakan relevansi beberapa materi dalam wawancara yang tidak berhubungan dengan Tupoksi KPK dan ini menurut kami bisa menjadi masukan bagi penyelenggara asesmen,” kata Comsu.

Comsu menilai sosok seorang putra terbaik asal sumatera selatan, Firli Bahuri, memiliki integritas yang tinggi dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, oleh karena itu firli menjaga agar lembaga anti rasuah tersebut tidak menyeret kepentingan –kepentingan lain selain menyelamatkan bangsa dalam Bingkai NKRI.

Sekedar menginggatkan sebelum Firli terpilih menjadi ketua KPP.Setelah lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 terpilih melalui mekanisme pemungutan suara setelah terlebih dahulu merampungkan fit and proper test di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari.Sebanyak 56 orang anggota Komisi DPR RI III yang mewakili seluruh fraksi melingkari 5 dari 10 calon pimpinan KPK yang mengikuti fit and proper test sebelumnya.Hasilnya, lima pimpinan KPK terpilih sesuai dengan jumlah suara terbanyak.“Dengan ini terjaring lima, Nawawi, Lili Pintauli, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri,” ujar Azis.

Dalam voting itu, Firli Bahuri mendapat 56 suara. Selanjutnya, rapat diskors 5 menit untuk bermusyawarah menentukan posisi ketua komisioner KPK periode 2019-2023. Setelah bermusyawarah, Ketua Komisi III Azis Syamsuddin mengumumkan nama Irjen Firli Bahuri menjadi Ketua KPK.

Sementara Nawawi Pomolango, Lili Pintauli, Nurul Ghufron, Alexander Marwata menjadi wakil ketua komisioner KPK. Hal ini disepakati secara bulat dalam forum musyawarah Komisi III.

Dengan terpilihnya Firli sebgai Ketua KPK ini, tentunya merupakan kebabanggaan tersendiri bagi masyarakat Sumatera Selatan, kenapa tidak Firli adala salah seorang Putra Terbaik Asal Sumsel. Irjen Firli Bahuri lahir di Prabumulih, Sumatera Selatan, pada 7 November 1963.

Ia pertama kali menjadi anggota Polri sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.Firli Bahuri kemudian masuk di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1997.Pada 2004, dia kemudian menempuh Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimen).

Pada 2001, Firli Bahuri menjabat Kapolres Persiapan Lampung Timur. Kariernya berlanjut dengan ditarik ke Polda Metro Jaya menjadi Kasat III Ditreskrimum pada 2005-2006.Selanjutnya dua kali berturut turut menjadi Kapolres, yakni Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes pada 2008 saat pangkatnya masih AKBP.

Karirnya semakin moncer ketika ditarik ke ibu kota menjadi Wakapolres Metro Jakarta Pusat, tahun 2009 lalu.Kepercayaan terus mengalir padanya ketika didapuk menjadi Asisten Sespri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2010.

Keluar dari Istana, lantas memegang jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jateng tahun 2011.Firli Baru kembali ke Istana dan kali ini menjadi ajudan Wapres RI tahun 2012, saat itu Boediono.

Dengan pangkat komisaris besar, membawa Firli Bahuri menjabat Wakapolda Banten tahun 2014.Firli Bahuri juga sempat mendapat promosi Brigjen Pol saat dimutasi jadi Karo Dalops Sops Polri pada 2016. Setelah itu, bintang satu (Brigjen) berada di pundaknya kala menjabat Wakapolda Jawa Tengah pada 2016.Berturut-turut, mulai 2017, Firli Bahuri menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk menggantikan pejabat sebelumnya Brigjen Pol Umar Septono.Tak lama kemudian, Firli Bahuri dilantik pimpinan KPK sebagai Deputi Penindakan KPK pada 6 April 2018.

Saat di KPK, Firli Bahuri masih berpangkat Brigjen Pol, pada April 2018 lalu.Tak berselang lama, kenaikan pangkat pun diterimanya menjadi bintang dua (Irjen). Firli Bahuri merupakan bekas ajudan mantan Wakil Presiden. selama kurang lebih setahun di KPK, Firli Bahuri kemudian ditarik kembali ke Polri pada 20 Juni 2019.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan, penarikan itu dilakukan lantaran Firli Bahuri telah mendapat jabatan baru di Korps Bhayangkara.Ternyata, Firli Bahuri didapuk menjadi Kapolda Sumatera Selatan hingga kini.

Selain itu Firli adalah penyidik terbaik Polri ini pernah mengungkapkan kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Tambunan.Saat itu, Firli masih berpangkat AKBP merupakan mantan anggota tim independen Polri mengungkap kasus mafia pajak tersebut. Kala menjadi Kapolda NTB ini pun memimpin Polda NTB sedang menyelesaikan kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS K2 Dompu dengan tersangka Bupati Dompu H Bambang Yasin (Daeng)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *