Menangkan Perkara Tanah Seluas 2 Hektar, Kuasa Hukum Tergugat: Kami Apresiai Hakim, Konstruksi Hukum dan Putusan Sesuai UU

  • Whatsapp
Kuasa Hukum Tergugat, H.Darmawan, SH., MH, dan H.Yopie Bharta, SH
banner 468x60

PALEMBANG – Setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung, akhirnya perkara tanah seluas lebih kurang 2 hertar, di Kelurahan Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dimenangkan Lisa Riana selaku tergugat, melalui kuasa hukumnya.

“Klien kami memiliki dasar kepemilikan berupa sertifikat hak milik yang merupakan hak yang terkuat. Kami telah melakukan eksepsi terhadap gugatan para penggugat,” ujar ketua tim advokat, H Darmawan, SH., MH, Minggu (29/8/2021).

Read More
banner 300250

Disamping itu, Dedison, SH tim dari kuasa hukum tergugat menjelaskan, bahwa gugatan para penggugat dianggap kabur. Dimana dalam posita dan petitum batas – batas tanah yang di klaim oleh penggugat II tidak jelas.

“Batas utara berbatas dengan apa atau sapa tidak jelas. Begitu juga dengan batas timur, batas selatan dan batas barat,” jelasnya.

Tak hanya itu, posita gugatan dan petitum gugatan tidak selaras atau tidak Ada harmonisasi. Terbukti dalam Posita Gugatan –Bukti Kepemilikan penggugat I adalah SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor : 594/06/12/KD-TP/2010 Tertanggal 28 Desember 2010. Dalam petitum gugatan –bukti kepemilikan penggugat I adalah peta bidang tanah Nomor : 04.16.07.10.01 120 yang dikeluarkan BPN Ogan Ilir  Tanggal 17 Oktober 2011.

Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 6 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1974.

“Kami menyangkal tuduhan-tuduhan pemalsuan surat dan lainnya. Kami buktikan semuanya dalam persidangan,” jelasnya.

Dedison menegaskan, terkait kewenangan mengadili bahwa Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang mengadili perkara pembatalan sertifikat hak milik, mengingat yang lebih tepat berwenangnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Dalam Posita dan petitum gugatan para penggugat sangat jelas mempermasalahkan penerbitan sertifikat hak milik atas mama Muhammad Romli. H. dengan Surat Ukur Nomor : 1300/Tanjung Pering/2017 Tanggal 4 April 2017 dan Sertifikat  Hak Milik Atas Nama Lisa Riana Serta Sertifikat  Hak Milik Atas Nama Merry Herawati. Para penggugat mohon kepada hakim untuk membatalkan sertifikat  yang dimaksud,” tandasnya.

Oleh sebab itu, pada persidangan majelis hakim yang diketuai oleh Mohammad Rizky Musmar, SH., MH. mengabulkan eksepsi tergugat secara keseluruhan.

Maka, pada 26 Agustus 2021 hakim membacakan putusan secara langsung dan terbuka untuk umum. Dimana inti dari putusan tersebut diketahui mengabulkan eksepsi tergugat.

 

Dengan demikian, PN Kayuagung menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. Sehingga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Berkaitan dengan hal tersebut, H Yopie Bharata, SH, salah satu pengacara tergugat, mengapresiasi kinerja hakim yang tetap profesional dalam menjalankan tugasnya.

“Kami sangat mengapresiasi putusan hakim, konstruksi hukum dalam putusan tersebut sudah sesuai Undang-Undang yang berlaku,” tambahnya.

Kendati demikian, Yopie kembali menegaskan, bahwa yang berwenang untuk membatalkan sertifikat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *