Indikasi KKN pada Program Replanting di Muara Enim, Lembaga 100% Pro Rakyat Akan Datangi Polda Sumsel

  • Whatsapp
banner 468x60

PALEMBANG – Terkait adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada program Dana Replanting dari BPDP-KS Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) tahun 2019-2020 di Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Muara Enim, lembaga 100% Pro Rakyat akan mendatangi Polda Sumsel.

 

Read More
banner 300250

Kedatangannya diketahui, untuk mempertanyakan terkait adanya informasi bahwa oknum Kepala Dinas di Pemprov Sumsel mengumpulkan beberapa kepala dinas perkebunan di daerah untuk melakukan negosiasi kepada penyidik.

 

 

“Ada dugaan kepala dinas Prov sekira bulan november 2020 mengumpulkan pejabat Disbun kabupaten Musirawas Utara, Musirawas, Lahat, Muara Enim, OKI, OKU dan Muba untuk berembuk dan bernegosiasi dengan tum penyidik tipikor Polda guna perkara ini tidak dilanjutkan namun ditolak oleh tim penyidik pidkor,” ujar Ketua Umum Lembaga 100% Pro Rakyat, Rahmat Hidayat saat dibincangi, Senin (4/1/2022).

 

Lebihlanjut dikatakannya, dalam permasalahan ini, oknum Kadisbun di Muara Enim diduga meminta jatah ke pengurus koperasi dan mengarahkan serta setengah mengintervensi koperasi untuk berkontrak ke PT. TMS.

 

“Selain itu, adanya dugaan oknum ketua koperasi subur makmur “H” dan “P” oknum ketua koperasi jasa sepakat diduga mencoba bermain-main ke APH terkait kasus yang ditangani pidkor res muara Enim supaya perkara tidak di proses lanjut,” jelasnya.

 

Meski demikian, Rahmat Hidayat yang didampingi Sekretarisnya, Rahmat Sandi Iqbal mengapresiasi pihak kepolisian yang terus bekerja dalam mencegah dan memberantas indikasi KKN khususnya di Sumsel

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *